Pembenahan struktural (aja) atau kultural ?
Bener atau tidak. saya merasa republik ini bener2 sudah hancur. memang bukan secara fisik karena gedung-gedung bahkan istana dan gedung pemerintahan lainnya masih berdiri tegak. tapi yang hancur adalah MORAL. jadi kalau presiden kita mengatakan perlu pembenahan struktural dalam pemerintahan,saya secara pribadi mengatakan itu tidak cukup.
coba kita ke kelurahan tuk perpanjang KTP. padahal sudah jelas2 ada papan daftar retribusi untuk masing-masing keperluan (gede lagi) yg menjelaskan biaya perpanjangan KTP adalah Rp 0, alias gratis. tapi di akhir proses (stelah poto n scan sidik jari) ada satu kata wasiat dari petugas kelurahan, "tolong dibantu ya administrasinya". bukannya dia yg seharusnya menolong kita mengurus administrasi KTP?? aneh kan....
seakan2 mereka gak digaji dengan meminta seperti itu. apakah untuk hal yg kayak gini pembenahan secara struktural aja cukup?? bikin badan pengawas, tetap aja uang yg akan bermain. memilah-milih sapa yg berhak diselamatkan (punya uang) dan siapa yg tidak (gak punya uang).
tapi klo pembenahan itu dimulai dengan pembenahan kultural, kesadaran akan bahaya KKN dkk ditanamkan sejak dini akan beda hasilnya.tanpa ada badan pengawas pun orang juga akan berbuat jujur. ada atau tidak ada yg melihat, tul gak??
nah, klo memang presiden kita ingin ada perbaikan struktural, lakukan juga itu di dunia pendidikan. menyadarkan orang yg sudah terlanjur dan terbiasa dengan KKN memang sulit. tapi bagaimana klo dimulai dari generasi mudanya (pelajar), pasti lebih mudah. biarlah generasi muda mendatang yg akan mengubah wajah republik ini. masukkan pelajaran yg bermuatan akhlak, agama dan budi pekerti. perbanyak jam nya, jangan hanya satu jam setiap pekan. insyAllah kalau sistem penddikan sudah bagus dalam memperhatikan pertumbuhan moralitas, negara ini pun akan kembali makmur,amin...
coba kita ke kelurahan tuk perpanjang KTP. padahal sudah jelas2 ada papan daftar retribusi untuk masing-masing keperluan (gede lagi) yg menjelaskan biaya perpanjangan KTP adalah Rp 0, alias gratis. tapi di akhir proses (stelah poto n scan sidik jari) ada satu kata wasiat dari petugas kelurahan, "tolong dibantu ya administrasinya". bukannya dia yg seharusnya menolong kita mengurus administrasi KTP?? aneh kan....
seakan2 mereka gak digaji dengan meminta seperti itu. apakah untuk hal yg kayak gini pembenahan secara struktural aja cukup?? bikin badan pengawas, tetap aja uang yg akan bermain. memilah-milih sapa yg berhak diselamatkan (punya uang) dan siapa yg tidak (gak punya uang).
tapi klo pembenahan itu dimulai dengan pembenahan kultural, kesadaran akan bahaya KKN dkk ditanamkan sejak dini akan beda hasilnya.tanpa ada badan pengawas pun orang juga akan berbuat jujur. ada atau tidak ada yg melihat, tul gak??
nah, klo memang presiden kita ingin ada perbaikan struktural, lakukan juga itu di dunia pendidikan. menyadarkan orang yg sudah terlanjur dan terbiasa dengan KKN memang sulit. tapi bagaimana klo dimulai dari generasi mudanya (pelajar), pasti lebih mudah. biarlah generasi muda mendatang yg akan mengubah wajah republik ini. masukkan pelajaran yg bermuatan akhlak, agama dan budi pekerti. perbanyak jam nya, jangan hanya satu jam setiap pekan. insyAllah kalau sistem penddikan sudah bagus dalam memperhatikan pertumbuhan moralitas, negara ini pun akan kembali makmur,amin...
Komentar
Posting Komentar